PEMBINAAN KARIER KETENAGAKERJAANDALAM PERBANKAN (STUDI KASUS DIPT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TbkCABANG KARANGAYU SEMARANG))

ABSTRAK Indonesia memiliki tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan salah satu usaha serta kegiatan dalam melaksanakannya adalah dengan mengadakan pemerintahan yang baik serta berwibawa. Di dalam ilmu administrasi negara memiliki obejk materia negara dan memiliki objek forma berupa pelayanan publik. Perbankan sebagai kelompok pelayanan jasa, dalam pewujudan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dapat diwujudkan melalui pembangunan masyarakat Indonesia yang sejahtera , adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual . Penelitian mengenai sinkronisasi peraturan perundang – undangan dilakukan dengan pokok permasalahan : (1) bagaimanakah pelaksanaan pembinaan karier ketenagakerjaan dalam perbankan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Karangayu Semarang? (2) Bagaimana model pembinaan yang ideal dalam membina karier ketenagakerjaan dalam perbankan di masa mendatang untuk menciptakan tenaga kerja yang bersih dan bertanggung jawab serta proposional dalam tujuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik? Penelitian menggunakan metode pendekatan normatif – empiris, penelitian dilakukan terhadap latar belakang atau argumen hukum (ratio legis) dari kebijakan perusahaan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Serikat Pekerja PT Bnak Negara Indonesia, Buku Pedoman Pegawai (BPP) serta kebijakan – kebijakan intern yang ditunjukkan dengan surat – surat keputusan dari Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Data primer berupa populasi karyawan karyawati PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Karangayu Semarang sebagai sample penelitian pembinaan karier ketenagakerjaan dalam perbanakan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan filosofi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pelatihan sebagai bagaian dari pembinaan karier ketenagakerjaan, yang telah diberikan kepada pegawai belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dimana pegawai tersebut ditempatkan. (2) Pendidikan yag diberikan sebagai sarana pengembangan wawasan pegawai, belum semuanya sesuai dengan pekerjaan pegawai. (3) Penilaian yang dilakukan secara periodik belum dikomunikasikan secara transparan antara perusahaan sebagai pihak pengusaha kepada pegawai. Dimana penilaian tersebut berpengaruh kepada penyesuaian upah, rencana penempatan dan pengembangan, serta pengakhiran hubungan kerja pegawai. Untuk itu disarankan bahwa dalam pengembangan karier ketenagakerjaan dalam perbankan, dapat dimulai dilakukan secara adil sejak dari pegawai dasar hingga unsur pimpinan dalam hal memperoleh pelatihan dan pendidikan, penilaian, mutasi dan promosi secara objektifitas, yang berdampak pada peningkatan produktifitas pegawai dan perusahaan. Kata Kunci : Karier, Ketenagakerjaan, Perbankan ABSTRACT Since descending of Orde Baru Regime, the government carried out reformation in all section. Politics reformation seemed creating multiparty system. Goverment reformation with policy of neutrality which forbid Civil Servants to be member of politic parties. For a while, law and constitution doing amandement of UUD 1945. The important issue in amandement of UUD 1945 were new chapters about Human Rights and available of law examination mechanism toward Law of Constitution (Judicial Review). Policy of Human Rights in UUD 1945 so concept of Civil Servants Politics Neutrality needed to review for united rights protection for Civil Servants as constitutional rights is guaranted by UUD 1945. The research concerns relation policy of law is done with the main issue : (1) what’s the reasons of the Policy of Civil Servant Politics Neutrality? ; (2) how about growth of member of Civil Servant in politic parties beside growth of politic system?; (3) how about the Policy of Civil Servant Politics Neutrality is be reviewed from Human Rights protection aspect? It benefids is hoped can increase understanding of Human Rights and Democration conception, and opening new view for personal management development. Using normative-empirical method, the research is done toward reason or law argumentation (ratio legis) of Policy of Civil Servants Politic Neutrality. The main file as note concern creation process of Policy of Civil Servants Politics Neutrality and history from literature of book and alive digital reference from internet. Then files are analized by descriptively, qualitative and philosophy. The researdh result, it can be found that : (1) Concept of Policy of Civil Servants Neutrality isn’t consist with reasons of built itself ; (2) member of Civil Servant in politics party experience pull and loose be companion the change of politic system, there was the political system on Reformation era that be assumpt democratic, realize be able forbid of Civil Servants member of politic parties that indicate conservatively character ; (3) Policy of Civil Servant Neutrality is limitation for Civil Servant constitutional rights by formalively procedural is legal, but needed be asked legality of essential what its consist by limitation criteria on UUD 1945, so not move the rule of law (rechstaat) concept to be rule of policy. For that it is suggested that for can be shaped neutrality of Civil Servants, without decrease their constitutional rights, it is needed remove the forbid Civil Servants to be member of politic parties with the control mechanism, and to cut intervention of politic leaders, with separates by descipline politic job and career job in career learning, Keywords : Neutrality, Human Rights, Democracy